Penentuan Kriteria Kesehatan Bangunan Sebagai Optimalisasi Penerapan Bangunan Sehat Layak Huni (Studi Kasus : Rumah Tapak Jabatan Menteri Nusantara) (lokasi : TA2023TKBG26-40)

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri merupakan salah satu prinsip dasar pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam rencana induk Ibu Kota Negara dalam lampiran undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara bertipe rumah kemiringan lahan atas (Upslope) dan kemiringan lahan bawah
(Downslope) dengan orientasi bangunan bervariatif menghadap utara, timur, selatan, dan barat. Perbedaan tipe dan orientasi bangunan menghadirkan kualitas bangunan yang berbeda, khususnya dalam aspek kesehatan bangunan.
Perhatian terhadap besarnya faktor kesehatan bangunan dengan konsep pembangunan yang lebih modern dan berkelanjutan membutuhkan kriteria dan persyaratan kesehatan bangunan yang berkelanjutan berdasarkan aspek bangunan hijau dan kelayakan hunian. Oleh karena itu, perlu adanya penentuan kriteria
kesehatan bangunan kembali sebagai optimalisasi penerapan bangunan sehat layak huni yang kemudian akan dianalisis terhadap Rumah Tapak Jabatan Menteri Ibu Kota Negara untuk meneliti kualitas bangunan berdasarkan aspek kesehatan
bangunan. Penentuan kriteria kesehatan bangunan pada penelitian ini didapatkan berdasarkan Permen PUPR No.21 Tahun 2021, Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, Permen PUPR No.28/PRT/M/2018, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/
Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, dan kesamaan kriteria antar referensi. Dalam penentuan kriteria prioritas kesehatan bangunan digunakan metode penelitian analysis hierarki process (AHP) berbasis pendapat pakar, Stakeholder, Arsitek, dan masyarakat dengan software super decisions 3.2 yang didukung dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diharapkan, Rumah Tapak Jabatan Menteri Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara dapat dikatakan bangunan sehat layak huni dengan kriteria dan regulasi terkait. Serta, tinjauan ini dapat menjadi acuan bagi penghuni, pengelola, arsitek, masyarakat, akademi, dan pemerintah dalam pembangunan hunian ibu kota baru di
Indonesia.